Auditor provinsi

Sudahkah dibuat team survey untuk mengecek ke tiap tiap wilayah dan didata langsung (bukan data dari rt/rw karena seperti yang saya baca data dari rt/rw banyak dituju ke keluarga dan kerabat dekat) untuk memastikan dana bantuan dan atau dari semua program pemerintah, agar tepat sasaran sesuai dengan yang diprogramkan, banyak program bansos yang tidak tepat sasaran terutama di daerah pedesaan, seperti di kampung saya, dan untuk dikampung itu contoh dia tinggal dirumah panggung tetapi memiliki sawah & ladang yang luas, artinya cukup untuk kebutuhannya, namun masih mendapatkan bantuan, sulit untuk dijelaskan intinya harus di adakan survey pendataan langsung dari pusat, tidak hanya mengandalkan data rt/rw, mohon maaf kurang bisa dipercaya
Lanjutkan

@Anovanmr mohon bantuannya untuk menjawab pertanyaan tersebut kang, hatur nuhun.

@Mamanstar78 Terimakasih atas informasi yang diberikan. Untuk Pendataan itu sebetulnya RT/RW mengetahui hal itu, semua untuk Proses pendataan DTKS melalui musyawarah desa/ musyawarah kelurahan untuk memastikan siapa-siapa saja yang layak dan tidak layak masuk ke DTKS, selanjutnya bila memang salah sasaran sebetulnya data harus selalu di update oleh Dinsos Kab/Kota melalui SIkNG nya…
Bila mana memang salah sasaran bapak bisa lapor saja langsung ke Polsek setempat untuk menunjukan Penerima Manfaat tersebut tidak layak, nanti akan ada penjelasan dari Pendamping pusat, keluarahan/desa serra perangkat desa. Bila ternyata memang tidak layak, maka akan diproses untuk Dilakukan Pemutakhiran.

1 Like

@Anovanmr sebagai rakyat kecil mana berani melapor apalagi ke polsek kami takut dan tidak mengerti, dan saya sendiri sejujurnya merasa takut menulis disini, saya pun merasa kuatir, karna kan bisa aja di anggap membuat laporan palsu ato apalah, karna ada istilahnya yang punya uang yang menang yang punya jabatan yang punya kuasa,
Jadi intinya kami merasa takut pak,

3 Likes

@Mamanstar78 tidak usah takut, kalau memang bapak bisa membuktikannya atau ada fakta. atau tidak sebagai warga kan memiliki hak untuk bertanya kepada Kepala Desa atau Operator desa atau langsung tanyakan kepada Pendamping yang ditugaskan atau bertugas di wilayah bapak

Assalamualikum pak gubernur jabar.
Saya hanya ingin sedikit usulan mengenai bantuan pkh, mungkin di beberapa tempat juga sama mengalami hal seperti ini
Banyak yang keluarga mampu(ekonomi,rumah di katakan layak) namun masih mendapatkan bantuan tsb hal ini di karenakan data lama,
Sedangkan bantuan tsb program nya sdh lama begitu juga dengan KK tsb pastinya ekonomi nya sudah mapan
Usulan nya
1.hanya ingin memperbaiki sistem tsb(Rolling ke warga yg miskin baru)
2.Kk yg mendapatkan bantuan tsb maks 2 th bila mana hidup nya masih tidak layak bisa di berikan program lanjutan
3.Yang berhak mendapatkan basos tsb WAJIB rumah nya di kasih tanda tulisan WARGA MISKIN BARU
Sekian usulan dari saya semoga rakyat jabar umum nya indonesia bisa lebih baik
Wassalam

2 Likes

Sampurasun @Kang_mus

Terima kasih atas saran dan masukannya, kami tampung sebagai peningkatan pelayanan.

Hatur nuhun.

Terlebih dahulu sya mohon maaf, menurut sya disini bukan masalah miskin atou kaya disini saya menyimak yg kena dampak contohnya penghasilan sebelum copid bisa mencapai 10-20jt perbulan tapi semenjak copid nol penghasilan karyawannya di rumahkan tabungan buat modal muter usahanya abis dipake sehari hari mobil yg tadinya buat trasportasi di jual itupun susah lakunya giliran laku uangnya dipake buat nutupin karyawannya bayar thr dan tunjangan lainnya, nah sekarang ngerengek ke pemerintah buat dapetin bansos buat nyambung hidup…menurut sya banso apapun itu mendingan buat pendidikan seperti yg di utarakan komen di atas,karna masyarakat jadi manja dan ngk mau berpikir gimana caranya biar sukses kya tetangganya yg bisa ini itu '“alloh moal ngarobah lamun manehna teungarobah”.

1 Like

Sampurasun @Ade_Rohimat

Pemerintah telah memberikan bantuan sosial maupun pendidikan terhadap masyarakat yaitu dengan mengadakan program Prakerja yang bekerjasama dengan beberapa instansi pelatihan pendidikan online. Silakan untuk mendaftarkan pada program Prakerja di https://www.prakerja.go.id/

Hatur nuhun.

Sudah bapak yg terhormat, tapi mungkin sya kurang berpendidikan jadi masuk program prakerja menurut sya susah pisan terutama photo selfi sama ngirim fhoto ktp gagal terus…

@Ade_Rohimat Jika ada pertanyaan lebih lanjut seputar Program Kartu Pra-Kerja bisa menghubungi layanan informasi berikut : Website: www.prakerja.go.id Instagram: @prakerja.go.id Email: info@prakerja.go.id Call center: 021-25541246

Hatur nuhun.

1 Like

Sampurasun kang @bagus_MO 1). saya sudah cek aduan saya & statusnya ditindak lanjuti (dikampung terkendala sinyal) untuk verifikasi di sapawarga, dan saya pernah bertanya sm pak RT bahwa apl sapawarga dikampung saya itu tidak berjalan katanya, lalu bagaimana bisa untuk diverifikasi ?
2). Saya pernah juga membuat laporan ke hotline wa pikobar yg mana saat itu anak saya dalam kondisi sakit, dan ada jawaban bahwa data laporan saya sudah dimasukan ke jabar bergerak semoga bantuan segera datang (seperti itu jawaban dr hotline), seperti apakah jabar bergerak tersrbut? Karena sampai saat ini tidak ada yg datang dari jabar bergerak.
Mohon penjelasan dari kedua pertanyaan tsbt, hatur nuhun

Sampurasun @Mamanstar78.

  1. Permohonan akun/reset akun/kendala akun Sapawarga untuk Ketua RW, bisa langsung menghubungi Admin Desa/PLD(Pendamping Lokal Desa). Jika admin desa/PLD tidak tahu, sampaikan ke admin desa/PLD untuk menghubungi kami via WA, (+62 812-2008-2668 atau https://s.id/HotlineSW).

  2. Jabar bergerak adalah organisasi yang salah satunya berfokus pada bidang sosial dan juga berperan untuk memback up/membantu masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi, namun belum mendapatkan bantuan sosial dari program pemerintah yang bersifat mendesak.

Hatur nuhun.

1 Like